Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Padang

Memupuk Kualitas Diri — kristiandkusuma

BOTOL Kalau diisi air mineral, harganya 3-ribu Kalau diisi jus buah, harganya 10-ribu Kalau diisi madu Yaman, harganya ratusan-ribu Kalau diisi minyak wangi Chanel, harganya bisa mencapai jutaan Kalau diisi air got, hanya akan dibuang dalam tong sampah karena langsung tidak ada harganya dan tidak ada yang menyukainya Botol yang sama tetapi harganya berbeda sebab […]

melalui Memupuk Kualitas Diri — kristiandkusuma

Manajemen Keuangan Islam

Latihan untuk Perbaikan Nilai…

1. Apa yang dimaksud dengan Bank syari’ah?

2. Kapan dan di mana IDB( Islamic Development Bank) berdiri?

3. Apa kepanjangan dari BASYARNAS?

4. Kegiatan dan fungsi apa  yang tidak dilakukan Bank Syari’ah dibawah ini?

5.  Apa yang dimaksud dengan Al-Musyarakah?

6. Pihak mana yang bertanggung jawab untuk mengawasi Bank syari’ah di Indonesia?

BPRS (kelompok 2)

  1. Ciri khas dari BPR Syariah adalah
  2. Paket kebijakan oktober untuk lebih memberikan ruang gerak dalam LKS merupakan pengertian  dari

 

  1. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran merupakan pengertian dari:

 

  1. Kegiatan operasional BPRS adalah

BMT (kelompok 3)

  1. Dalam melakukan aktivis ekonomi, BMT menjalankan usahanyaberdasarkan prinsip bagi hasil yaitu;
  2. Secara umum BMT dapat berfungsi sebagai
  3. BMT sebagai Produsen yang menawarkan produk-produk yang merekapunyai kepada para nasabah, diantaranya ialah Ijarah Muntahia Bit Tamlikdan Bai’u Bithaman Ajil, arti dari keduanya ialah;
  4. Salah satu produk BMT bertindak sebagai pemberi bibit tertentu kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen ,nama dari produk tsb adalah

Karena memiliki keseuaian prinsip dasar koperasi, BMT menggunakan undang-undang koperasi Nomor berapa?

 

 

PPh psl 26

OBYEK PEMOTONGAN PPH PASAL 26 DAN BESARNYA PPH YANG TERUTANG

Obyek dan Tarif PPh Pasal 26 :

1. Dikenakan PPh Pasal 26 = 20% dari jumlah bruto penghasilan wajib pajak luar negeri berupa:

Dividen

Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang

Royalti, sewa, dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan

Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun

Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

2. Dikenakan PPh Pasal 26 = 20% dari Perkiraan Penghasilan Netto atas penghasilan wajib pajak luar negeri berupa :

Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia

Penghasilan berupa premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, yaitu :

20% x 50% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di Luar Negeri.
20% x 10% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi LN oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia.
20% x 5% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan reasuransi LN oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia.

Lihat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994 Jo SE – 23/PJ.43/1995

3. Dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari Laba Neto setelah pajak dari suatu BUT di Indonesia (Branch Profit Tax), kecuali jika ditanamkan kembali di Indonesia.

4. Dalam hal telah dilakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah RI dengan negara lain (treaty partner) ; penghitungan besarnya PPh Pasal 26 didasarkan pada Tax Treaty tersebut (dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 26 atau dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah).

KOMPETENSI

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan konsep yang luas ruang lingkupnya, mencakup pembenahan struktural dan kultural. Secara lebih rinci meliputi reformasi struktural (kelembagaan), prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Reformasi birokrasi pemerintahan diartikan sebagai penggunaan wewenang untuk melakukan pembenahan dalam bentuk penerapan peraturan baru terhadap sistem administrasi pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur maupun prosedur yang dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan. Belakangan ini, dalam segala aspek yang berhubungan dengan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk direalisasikan. Terlebih lagi,birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap kondisi keterpurukan bangsa Indonesia dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Akan tetapi, pemerintahan pascareformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. Sebagian masyarakat memberikan cap negatif terhadap komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi. Ironisnya, sebagian masyarakat Indonesia saat ini, justru merindukan pemerintahan Orde Baru yang dinggap dapat memberikan kemapanan kepada masyarakat, walaupun hanya kemapanan yang bersifat semu.
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya birokrasi pemerintah daerah sampai saat ini masih jauh dari prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini karena fungsi aparatur daerah sebagai subyek dalam melaksanakan kewenangan tersebut cenderung berfungsi sebagai buruh pabrik, mengejar setoran dari hasil produksi tanpa memperdulikan kondisi dan tatanan yang ada untuk kepentingan masyarakat.
Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bertitiktolak dari uraian tersebut diatas, sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi birokrasi pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, perlu melakukan reformasi secara menyeluruh. Reformasi itu sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka teoritik dan empirik yang luas, mencakup didalamnya penguatan masyarakat sipil (civil society), supremasi hukum, strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang sating terkait dan mempengaruhi. Dengan demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya konsolidasi demokrasi kita saat ini.

2015 in review

Asisten statistik WordPress.com menyiapkan laporan tahunan 2015 untuk blog ini.

Berikut ini kutipannya:

Satu kereta gantung di San Francisco mengangkut 60 orang. Blog ini telah dilihat sekitar 2.800 kali di 2015. Jika itu adalah kereta gantung, dibutuhkan sekitar 47 perjalanan untuk mengangkut orang sebanyak itu.

Klik di sini untuk melihat laporan lengkap.

Soal UTS STKIP Adzkia Kelas C

UJIAN TENGAH SEMESTER
ENTREPRENEURSHIP

WAKTU : 1 HARI
SIFAT : TAKE HOME TEST
KETERANGAN : TIAP SOAL BERBOBOT 10%
TANGGAL UJIAN : 24 November 2015
DOSEN : DR. ELSANRA EKA PUTRA, M.SI, MBA

Kelas C

1. Jelaskan apa yang Saudara ketahui tentang hakekat Entrepreneurship ?
2. Jelaskan Ciri-ciri seorang Entrepreneur (masing-masing minimal 5 buah).
3. Kemampuan, Kompetensi dan Skill apa yang harus dimiliki oleh seorang Entrepreneur ? (sebutkan masing-masing minimal 5 buah).
4. Jelaskan apa yang Saudara ketahui tentang Bisnis, Sumber Daya, dan Sistem Ekonomi?
5. Jelaskan pengertian, persamaan dan perbedaan antara kreativitas, inovatif dan produktif, serta berikan contohnya ?
6. Untuk menjadi seorang Entrepreneur dibutuhkan Modal Diri, Kunci Sukses, dan Penunjang keberhasilan. Sebutkan masing-masing !
7. Rumuskan strategi bisnis yang perlu Saudara lakukan bila akan membangun usaha.
8. Tidak semua perusahaan bagus (good) mampu menjadi hebat (great). Apa yang harus Saudara lakukan agar perusahaan Saudara bisa menjadi hebat ?
9. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang STP, Marketing Mix dan The Four P’s.
10. Buat uraian modal usaha yang dibutuhkan secara riil apabila Saudara akan membuat suatu usaha. Asumsikan sendiri biaya masing-masing yang timbul.

*NB
Dibuat diatas kertas doble polio bergaris dan berstempel serta ditulis tangan

Previous Older Entries