Islamic Values: Dalam Pelaporan Keuangan Syariah

http://edosegara.blogspot.com/2008/02/islamic-values-dalam-pelaporan-keuangan.html

 

Wednesday, February 6, 2008

Islamic Values: Dalam Pelaporan Keuangan Syariah

Rifki Muhammad, SE, SH.[1]


Edo Segara, SE.[2]

LAHIRNYA Akuntansi Syariah yang merupakan paradigma baru dalam wacana Akuntansi [Triyuwono, 2000] sangat terkait dengan kondisi obyektif yang melingkupi umat Islam secara khusus dan masyarakat dunia secara umum. Kondisi ini meliputi: norma agama, kontribusi umat Islam pada masa lalu, sistem ekonomi kapitalis yang berlaku saat ini dan perkembangan pemikiran di Indonesia, istilah akuntansi syariah muncul pada pertengahan tahun 1997 ketika Harian Republika mengekpos Iwan Triyuwono dengan topik pembicaraan akuntansi syariah. Sejak saat itu wacana akuntansi syariah mulai ada dan berkembang di Indonesia.

Pada tahap awal, istilah akuntansi syariah merupakan pemicu bagi lahirnya akuntansi syariah pada tingkat wacana (discourse). Ini ternyata mempunyai dampak yang sangat positif. Jadi dapat dikatakan bahwa akuntansi syariah merupakan sebuah wacana yang bisa digunakan untuk berbagai ide, konsep dan pemikiran tentang akuntansi syariah itu sendiri. Wacana tersebut seterusnya berada pada tatanan konsep, tetapi bisa juga diturunkan ke tatanan yang lebih praktis. Yang pertama cenderung untuk mengembangkan akuntansi syariah sebagai kajian filosofis-teoritis yang memberi payung untuk derivasi konkrit dalam bentuk praktik dan kebutuhan pragmatis. Di Indonesia, karya Widodo dkk (1999) tentang akuntansi untuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang bisa dianggap sebagai karya konkrit dan praktis tentang akuntansi syariah. PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Mei 2002 akan menambah wacana tentang akuntansi syariah praksis di Indonesia.

PSAK 59 banyak merujuk pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI yaitu Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions. PSAK 59 sendiri masih mengandung nanyak kritikan seperti masalah cash basis dan accrual basis, revenue sharing dan profit sharing, namun belum banyak yang memberikan kritikan mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Triyuwono (2002b) berargumentasi bahwa PSAK 59 masih sarat dengan nilai kepemilikan kapitalisme karena menggunakan entity theory yang sangat berorientasi pada income untuk maksimum utilitas bagi pemilik. Hamed (2003) menyatakan bahwa ketika institusi Islami menggunakan akuntansi konvensional yang berbasis nilai sekuler kapitalistik maka akan menyebabkan mismatch dalam pencapaian socio-economic objectives of Shari’ah. Oleh karena itu kajian mengenai nilai-nilai Islami dalam akuntansi syariah praksis (termasuk PSAK 59) dengan kriteria akuntansi syariah filosofis-teoritis, sangat perlu dilakukan.

Laporan Keuangan: Paradigma Akuntansi Syariah Filosofis-Teoritis

Hameed (2003) mendefinisikan akuntansi Islami (syariah) sebagai proses akuntansi yang menyediakan informasi yang sesuai (tidak hanya terbatas pada data keuangan) kepada stakeholders sebuah entitas untuk menjamin bahwa institusi tersebut beroperasi secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah dan membawanya kapada tujuan socio-economic. Makna definisi tersebut akan lebih jelas jika membandingkan definisi tersebut dengan definisi akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional seperti kita ketahui adalah proses identifikasi, pencatatan, klasifikasi, interprestasi dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi kepada pengguna tertentu untuk pengambilan keputusan (AAA, 1996). Berdasar definisi tersebut, Hameed (2003) membedakan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional karena tiga hal: (1) tujuan penyediaan informasi, (2) tipe informasi yang diidentifikasi dan bagaimana mengukur dan menilainya, mencatat dan mengkomunikasikannya (3) kepada siapa informasi tersebut dikomunikasikan (users). Akuntansi konvensional bertujuan menyediakan informasi yang tujuan utamanya adalah mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien dalam kerangka market efficiency hypothesis yang dipakai oleh pengguna dalam keputusan jual atau beli dalam invenstasi mereka. Sedangkan tujuan akuntansi syariah adalah menjamin bahwa organisasi Islami mematuhi prinsip syariah dan mencoba mencapai tujuan socio economic tertentu yang sesuai dengan Islam. Berdasar tujuan tersebut, maka akuntansi syariah harus holistic dalam pelaporannya dengan ukuran finansial dan non finansial dengan mempertimbangkan peristiwa dan transaksi ekonomi, sosial, lingkungan dan religius yang harus diukur dan dilaporkan/diungkapkan.

Sementara itu, Triyuwono (2002a) memformulasikan tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah yang bersifat “materi” adalah pemberian informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi sedangkan yang bersifat “spirit” adalah akuntabilitas. Kedua tujuan ini bersifat mutually inclusive yaitu tujuan yang satu tidak dapat meniadakan yang lain dan berada dalam satu kesatuan. Triyuwono (2002a) berargumen bahwa akuntansi syariah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), stakeholders dan alam (akuntabilitas horisontal). Mengenai informasi yang harus diberikan/diungkapkan oleh akuntansi syariah, Triyuwono (2002a, 214) berpendapat: ”Perlu diketahui bahwa dalam pemikiran ini, pemberian informasi tidak terbatas pada pemberian informasi kuantitatif, sebagaimana pada akuntansi modern, tetapi juga melingkupi informasi kualitatif, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat social, spiritual, dan politik bisnis. ”

Baydoun dan Willet (1994,17) juga menekankan pentingnya akuntabilitas kepada Tuhan dan masyarakat sebagai tujuan dari akuntansi syariah:
The focal concepts of ownership in Islam are different from that of the typical western interpretation. According to Shari’a, individuals are only trustees for what they own. God is the ultimate owner the all wealth (Qur’an 6:165, 57:7). Although individuals have the right own resources that are made avalaible by God, the right is not absolute. This tenet has a direct impact on the objective of accounting from an Islamic point of view. Accountability is seen as being personal accountanbility to God. Accountability from the traditional western perspective, of course, is being interpreted by being accountable to private stakeholder. In an Islamic accounting system, accountability may be interpreted as being accountable to the society at large.


Akuntansi syariah menurut Baydoun dan Willet (1994) mempunyai dua prinsip esensial yaitu full disclosure dan social accountability yang diturunkan dari pertanggungjawaban menurut syariah setiap muslim kepada masyarakat secara umum. Berdasar prinsip tersebut maka kerangka pengungkapan (disclosure framework) barat dipandang oleh Baydoun dan Willet (1994) sangat terbatas untuk tujuan akuntabilitas kepada umat. Hal ini disebabkan disclosure terbatas pada laporan keuangan yang berdasarkan historical cost serta mengabaikan hubungan potensial entitas dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Baydoun dan Willet (2000) berargumentasi bahwa fokus akuntansi syariah berbeda dengan fokus pemilik entitas dalam akuntansi barat sehinggga prinsip full disclosure mutlak dibutuhkan oleh akuntansi syariah (Baydoun dan Willet, 2000,81) :

In contrast to the focus on the owners of the entity in WFASs, the focus in Islam on the Unity of God, the community and the environment demands a form of social accountability rather than the personal accountability found in Western societies. Similarly, for the consensus to operate effectively a principle of full disclosure of accounting information is needed, not based upon the outcome of a political process but upon what ought to be disclosed in order to serve the objective of social accountability.
Oleh karena itu Baydoun dan Willet (1994, 2000) mengusulkan format Islamic Corporate Report dengan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan akuntansi konvensionaj, Selain neraca (historical cost), laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, dan laporan keuangan yang menunjukkan karakteristik perusahaan Islami seperti: laporan perubahan dana investasi terikat, dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan qard, mereka juga mengusulkan neraca (current value) dan Laporan Nilai Tambah (Value Added Statement). Tambahan laporan keuangan tersebut dianggap. sesuai dengan karakteristik akuntansi syariah yang menunjukkan perhatian entitas terhadap kepentingan sosial (indirect stakeholders) dan lingkungan alam.

Yaya (2001) berpandangan bahwa diperlukan perubahan yang besar (extensive overhaul) akuntansi konvensional untuk menjadi akuntansi syariah. Ia berpandangan bahwa akuntansi konvensional gagal mencapai tujuan sosial ekonomi dalam Islam. Tujuan sosial ekonomi dalam Islam menjadi landasan dalam setiap figh/aturan Islam yang berkaitan dengan isu ekonomi karena permasalahan ekonomi saat ini sangat rumit sementara beberapa di antaranya tidak diatur secara langsung oleh prinsip syariah. Sebagai contoh permasalahan pasar modal tidak diatur secara langsung oleh prinsip syariah tetapi substansi masalahnya dapat diputuskan oleh prinsip syariah yang berlandaskan tujuan sosial ekonomi dalam Islam. Contoh lain adalah masalah zakat penghasilan. Meskipun zakat penghasilan tidak diatur secara langsung dalam prinsip syariah, tetapi karena sesuai dengan tujuan sosial ekonomi dalam Islam, hampir semua pemikir dapat menerimanya dan bahkan telah dilaksanakan dalam beberapa masyarakat Islam.

Perubahan yang kecil {slight changes) diragukan bisa mencapai tujuan sosial ekonomi Islam baik dalam level mikro maupun makro. Ibrahim (2000) dalam Yaya (2001) berpendapat bahwa dalam level mikro, teknik akuntansi seperti penganggaran, varians, dan pengukuran kinerja telah memisahkan antara akuntabilitas dan akuntansi yang membawa konsekuensi sosial dan manusia yang negatif. Dalam level makro telah menjadi alat yang efektif untuk tujuan eksploitasi perusahaan multinasional, privatisasi, pengangguran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu Yaya (2001) berpandangan perlu dilakukan perubahan yang mendasar dalam akuntansi konvensional untuk mencapai tujuan sosial ekonomi. Meskipun demikian Yaya (2002) berargumen bahwa perkembangan pelaporan akuntansi barat dapat dipertimbangkan sebagai sarana pelaporan akuntansi Islam masa depan. Hal ini disebabkan perkembangan tersebut sejalan dengan pemikiran akuntansi Islami yang memandang organisasi tidak hanya terlibat dalam peristiwa ekonomi namun juga peristiwa sosial dan lingkungan seperti penggunaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang disediakan oleh masyarakat dan lingkungan.

Berkaitan dengan tujuan akuntansi syariah, Haniffa dan Hudaib dalam A Conceptual Framework For Islamic Accounting: The Syariah Paradigm (2001) merumuskannya untuk membantu keadilan sosial dan ekonomi serta mengakui pemenuhan kewajiban kepada stakeholders, sosial, dan Tuhan. Pendapat tentang pentingnya keadilan ini berdasar nucleus Al Qur’an Surat Al-Hadiid ayat 24:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan Neraca (Keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (Q. S. Al Hadiid: 24)

Sedangkan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban (akuntabilitas) dapat dilihat konsep kepemilikan dalam Islam pada Surat Thaha ayat 6:

Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah (Q. S. Thaha: 6)
Mohammad R. Taheri dalam artikelnya yang berjudul The Basic Principles of Islamic Economy and Their Effects on Accounting Standars Settings (2000) berpendapat bahwa kebijakan akuntansi untuk akuntansi model Islami akan lebih berorientasi nilai (value-oriented). Hal ini didasarkan adanya tiga komponen dasar dalam ekonomi Islam yaitu prinsip multi kepemilikan dalam Islam, prinsip kebebasan ekonomi dengan batasan yang ditentukan, dan prinsip keadilan sosial. Berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka laporan keuangan harus ditujukan untuk memenuhi kepentingan negara, manajemen dan masyarakat.

Sementara Harahap (2001) mengusulkan Struktur Teori Konseptual Akuntansi Islam yang memuat tujuan akuntansi syariah. Tujuan tersebut yaitu tujuan muamalah (Amar Ma’ruf Nahi Munkar, keadilan dan kebenaran), maslahat sosial, kerjasama, menghapus riba, mendorong zakat, dan menghindari riba. Senada dengan pendapat tersebut, Hameed (2000a) menekankan pentingnya tujuan akuntasi syariah untuk memberikan informasi bagi perhitungan zakat, pelaksanaan keadilan, dan melaporkan kegiatan yang bertentangan dengan syariah. Tujuan-tujuan perlu dilaksanakan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban baik kepada direct stakeholders maupun indirect stakeholders. Sedangkan Khan (1994) menyatakan bahwa tujuan informasi akuntansi untuk bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena dua alasan yaitu: (1) bank syariah berhubungan dengan kerangka syariah sehingga konsep transaksinya berbeda dengan bank konvensional (2) pengguna informasi yang dihasilkan bank syariah mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan pengguna informasi bank konvensional. Pengguna informasi bank syariah menurut Khan (1994) tidak hanya direct stakeholders saja seperti shareholders, investor, Dewan Pengawas Syariah, bank sentral, pemerintah, namun juga indirect stakeholders seperti general public, non-muslim observers , peneliti, dan karyawan. Oleh karena itu informasi yang diungkapkan tidak hanya untuk direct stakeholders seperti informasi yang membantu mengevaluasi kemampuan menjaga aset, memelihara likuiditas, penggunaan sumber daya yang profitable dan kepatuhan terhadap syariah namun juga informasi pertanggungjawaban kepada karyawan, customers, masyarakat, dan lingkungan.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi syariah dalam wacana filosofis-teoritis yaitu lebih menekankan pada pemenuhan akuntabilitas. Hal inilah yang membedakan dengan akuntansi konvensional yang lebih menekankan pada pemberian informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan akuntansi syariah tersebut akan mendasari teori-teori akuntansi syariah termasuk dalam hal pengungkapan pelaporan keuangan. Berdasarkan paradigma akuntansi syariah di atas maka Ratmono (2004) menyusun formula pengungkapan pelaporan keuangan minimum bank syariah berdasar pendapat Baydoun and Willet (1994, 2000), Gambling and Karim (!991),Hameed (2000a, 2000b, 2000c, 2003), Haniffa and Hudaib (2001), Harahap (1997, 2001, 2002), Khan (1994), Taheri (2001), Triyuwono (2001), Yaya (2002), dan Rahman (2000). Dari formula tersebut nampak bahwa sangat ditekankan pengungkapan Islamic values untuk tujuan akuntabilitas yang tidak hanya terbatas pada ukuran keuangan dan berorientasi direct stakeholders. Wallahua’lam.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI, 1998. Accounting and Auditing Standars for Islamic Financial Institutions.

AAOIFI
Bahrain

Al Qur’an. 1986. Terjemahan Departemen Agama. Jakarta: Departemen Agama

Baydoun, N and R. Willet.

1994. Islamic Accounting Theory. The AAANZ Annnual Conference

Baydoun, N. and Willet. R.. 2000. Islamic Corporate Reports. ABACUS, Vol 36, No I.

Belkaoui, Ahmed Riahi, 2001.

Teori Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Gambling, Trevor dan Rifaat Abdel Karim.

199., Bussines and Accounting Ethics in Islam. London: Mansell

Ghozali, Imam. 2002.

Metodologi Ekonomi Islam. Makalah Seminar Ekonomi Islam KSEI UniversitasNegeri Semarang

Hameed, Shahul bin Hj.

Muhamed Ibrahim. 2000a. From Conventional Accounting to Islamic Accounting,
Review of the Development Western Accounting Theory and Its Implication and Differences in the
Development of Islamic Accounting, www. islamic_ accounting, com.
Hameed, Shahul bin Hj. Muhamed Ibrahim. 2000b. The Need for Fundamental Research in Islamic Accounting.www. islamic_ accounting, com.
Hameed, Shahul bin Hj. Muhamed Ibrahim. 2000c. A Review of Income and Value Measurement Concepts in
Conventional Accounting Theory and Their Relevance to Islamic Accountin., http://www.islamic_accounting, com.
Hameed, Shahul bin Hj. Muhamed Ibrahim. 2000d. Nurtured by “Kufr”: The Western Philosophical Assumptions Underlying Conventional (Anglo-american) Accounting. International Journal of Islamic Financial Services Vol. 2 No. 2
Hameed, Shahul bin Hj. Muhamed Ibrahim. 2003. Islamic Accounting, A New Push. Akauntan Nasional :Januari/Februari 2003

Haniffa, Ross dan Hudaib, 2001. A Conceptual Framework for Islamic Accounting: The Shariah Paradigm. www. islamic_ accounting, com

Harahap, Sofyan Safri. 1997. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara
Harahap, Sofyan Safri. 2001. Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam. Jakarta: Penerbit Quantum Harahap, Sofyan Safri. 2002.The Disclosure of Islamic Values-The Analysis of Bank Muamalat’s Indonesia Annual Report. Makalah Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh P3EI FE UII, 13-14 Maret 2002

Hendriksen, Eldon S dan Michael Van Breda. 1991. Accounting Theory. Illinois:lrwin -Mac Graw Hill,. IAI. 2002. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah., Jakarta: IAI IAI. 2002. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: IAI Khan, Muhammad Akram. 1994. Accounting Issues and Concepts for Islamic Banking. London: The Institute of Islamic banking and Insurance

Rahman, Shadia. 2000. Islamic Accounting Standards, www. islamic_ accounting, com Taheri,

Ratmono, Dwi. 2004. Pengungkapan Islamic Values dalam Pelaporan Bank Syariah menurut Paradigma Akuntansi Syariah Filosofis-Teoritis dan PSAK 59.

Disajikan pada Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II di Universitas Brawijaya Malang.

Mohammad.R, 2000, The Basic Principles of Islamic Economy and Their Effects on Accounting Standards-Setting, www. islamic_ accounting, com

Triyuwono, Iwan. 2000a.

Organisasi dan Akuntansi Syari ‘ah. Yogyakarta: LKiS
Triyuwono. Iwan, 2000b. Akuntansi Syariah: Paradigma Baru dalam Wacana Akuntansi. makalah Seminar Nasional Ekonomi Islam Kelompok Studi Ekonomi Islam Universitas Diponegoro 11-13 Mei 2000
Triyuwono, Iwan. 2001. Metafora Zakat dan Shariah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syariah. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Volume 5 No. 2 Desember 2001 Triyuwono, Iwan. 2002a. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi
Syari’ah. Makalah Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 13-14 Maret 2002

[1] Dosen Akuntansi Syariah FE UII Yogyakarta & Staff Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE UII.
[2] Praktisi Perbankan Syariah & Peneliti Economic Sharia Reserch Center of Indonesia (ESRCI) Yogyakarta.

 


 

 

 

 

http://edosegara.blogspot.com/2008/02/islamic-values-dalam-pelaporan-keuangan.html

 

Wednesday, February 6, 2008

Islamic Values: Dalam Pelaporan Keuangan Syariah

Rifki Muhammad, SE, SH.[1]


Edo Segara, SE.[2]

LAHIRNYA Akuntansi Syariah yang merupakan paradigma baru dalam wacana Akuntansi [Triyuwono, 2000] sangat terkait dengan kondisi obyektif yang melingkupi umat Islam secara khusus dan masyarakat dunia secara umum. Kondisi ini meliputi: norma agama, kontribusi umat Islam pada masa lalu, sistem ekonomi kapitalis yang berlaku saat ini dan perkembangan pemikiran di Indonesia, istilah akuntansi syariah muncul pada pertengahan tahun 1997 ketika Harian Republika mengekpos Iwan Triyuwono dengan topik pembicaraan akuntansi syariah. Sejak saat itu wacana akuntansi syariah mulai ada dan berkembang di Indonesia.

Pada tahap awal, istilah akuntansi syariah merupakan pemicu bagi lahirnya akuntansi syariah pada tingkat wacana (discourse). Ini ternyata mempunyai dampak yang sangat positif. Jadi dapat dikatakan bahwa akuntansi syariah merupakan sebuah wacana yang bisa digunakan untuk berbagai ide, konsep dan pemikiran tentang akuntansi syariah itu sendiri. Wacana tersebut seterusnya berada pada tatanan konsep, tetapi bisa juga diturunkan ke tatanan yang lebih praktis. Yang pertama cenderung untuk mengembangkan akuntansi syariah sebagai kajian filosofis-teoritis yang memberi payung untuk derivasi konkrit dalam bentuk praktik dan kebutuhan pragmatis. Di Indonesia, karya Widodo dkk (1999) tentang akuntansi untuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang bisa dianggap sebagai karya konkrit dan praktis tentang akuntansi syariah. PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Mei 2002 akan menambah wacana tentang akuntansi syariah praksis di Indonesia.

PSAK 59 banyak merujuk pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI yaitu Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions. PSAK 59 sendiri masih mengandung nanyak kritikan seperti masalah cash basis dan accrual basis, revenue sharing dan profit sharing, namun belum banyak yang memberikan kritikan mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Triyuwono (2002b) berargumentasi bahwa PSAK 59 masih sarat dengan nilai kepemilikan kapitalisme karena menggunakan entity theory yang sangat berorientasi pada income untuk maksimum utilitas bagi pemilik. Hamed (2003) menyatakan bahwa ketika institusi Islami menggunakan akuntansi konvensional yang berbasis nilai sekuler kapitalistik maka akan menyebabkan mismatch dalam pencapaian socio-economic objectives of Shari’ah. Oleh karena itu kajian mengenai nilai-nilai Islami dalam akuntansi syariah praksis (termasuk PSAK 59) dengan kriteria akuntansi syariah filosofis-teoritis, sangat perlu dilakukan.

Laporan Keuangan: Paradigma Akuntansi Syariah Filosofis-Teoritis

Hameed (2003) mendefinisikan akuntansi Islami (syariah) sebagai proses akuntansi yang menyediakan informasi yang sesuai (tidak hanya terbatas pada data keuangan) kepada stakeholders sebuah entitas untuk menjamin bahwa institusi tersebut beroperasi secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah dan membawanya kapada tujuan socio-economic. Makna definisi tersebut akan lebih jelas jika membandingkan definisi tersebut dengan definisi akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional seperti kita ketahui adalah proses identifikasi, pencatatan, klasifikasi, interprestasi dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi kepada pengguna tertentu untuk pengambilan keputusan (AAA, 1996). Berdasar definisi tersebut, Hameed (2003) membedakan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional karena tiga hal: (1) tujuan penyediaan informasi, (2) tipe informasi yang diidentifikasi dan bagaimana mengukur dan menilainya, mencatat dan mengkomunikasikannya (3) kepada siapa informasi tersebut dikomunikasikan (users). Akuntansi konvensional bertujuan menyediakan informasi yang tujuan utamanya adalah mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien dalam kerangka market efficiency hypothesis yang dipakai oleh pengguna dalam keputusan jual atau beli dalam invenstasi mereka. Sedangkan tujuan akuntansi syariah adalah menjamin bahwa organisasi Islami mematuhi prinsip syariah dan mencoba mencapai tujuan socio economic tertentu yang sesuai dengan Islam. Berdasar tujuan tersebut, maka akuntansi syariah harus holistic dalam pelaporannya dengan ukuran finansial dan non finansial dengan mempertimbangkan peristiwa dan transaksi ekonomi, sosial, lingkungan dan religius yang harus diukur dan dilaporkan/diungkapkan.

Sementara itu, Triyuwono (2002a) memformulasikan tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah yang bersifat “materi” adalah pemberian informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi sedangkan yang bersifat “spirit” adalah akuntabilitas. Kedua tujuan ini bersifat mutually inclusive yaitu tujuan yang satu tidak dapat meniadakan yang lain dan berada dalam satu kesatuan. Triyuwono (2002a) berargumen bahwa akuntansi syariah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), stakeholders dan alam (akuntabilitas horisontal). Mengenai informasi yang harus diberikan/diungkapkan oleh akuntansi syariah, Triyuwono (2002a, 214) berpendapat: ”Perlu diketahui bahwa dalam pemikiran ini, pemberian informasi tidak terbatas pada pemberian informasi kuantitatif, sebagaimana pada akuntansi modern, tetapi juga melingkupi informasi kualitatif, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat social, spiritual, dan politik bisnis. ”

Baydoun dan Willet (1994,17) juga menekankan pentingnya akuntabilitas kepada Tuhan dan masyarakat sebagai tujuan dari akuntansi syariah:
The focal concepts of ownership in Islam are different from that of the typical western interpretation. According to Shari’a, individuals are only trustees for what they own. God is the ultimate owner the all wealth (Qur’an 6:165, 57:7). Although individuals have the right own resources that are made avalaible by God, the right is not absolute. This tenet has a direct impact on the objective of accounting from an Islamic point of view. Accountability is seen as being personal accountanbility to God. Accountability from the traditional western perspective, of course, is being interpreted by being accountable to private stakeholder. In an Islamic accounting system, accountability may be interpreted as being accountable to the society at large.


Akuntansi syariah menurut Baydoun dan Willet (1994) mempunyai dua prinsip esensial yaitu full disclosure dan social accountability yang diturunkan dari pertanggungjawaban menurut syariah setiap muslim kepada masyarakat secara umum. Berdasar prinsip tersebut maka kerangka pengungkapan (disclosure framework) barat dipandang oleh Baydoun dan Willet (1994) sangat terbatas untuk tujuan akuntabilitas kepada umat. Hal ini disebabkan disclosure terbatas pada laporan keuangan yang berdasarkan historical cost serta mengabaikan hubungan potensial entitas dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Baydoun dan Willet (2000) berargumentasi bahwa fokus akuntansi syariah berbeda dengan fokus pemilik entitas dalam akuntansi barat sehinggga prinsip full disclosure mutlak dibutuhkan oleh akuntansi syariah (Baydoun dan Willet, 2000,81) :

In contrast to the focus on the owners of the entity in WFASs, the focus in Islam on the Unity of God, the community and the environment demands a form of social accountability rather than the personal accountability found in Western societies. Similarly, for the consensus to operate effectively a principle of full disclosure of accounting information is needed, not based upon the outcome of a political process but upon what ought to be disclosed in order to serve the objective of social accountability.
Oleh karena itu Baydoun dan Willet (1994, 2000) mengusulkan format Islamic Corporate Report dengan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan akuntansi konvensionaj, Selain neraca (historical cost), laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, dan laporan keuangan yang menunjukkan karakteristik perusahaan Islami seperti: laporan perubahan dana investasi terikat, dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan qard, mereka juga mengusulkan neraca (current value) dan Laporan Nilai Tambah (Value Added Statement). Tambahan laporan keuangan tersebut dianggap. sesuai dengan karakteristik akuntansi syariah yang menunjukkan perhatian entitas terhadap kepentingan sosial (indirect stakeholders) dan lingkungan alam.

Yaya (2001) berpandangan bahwa diperlukan perubahan yang besar (extensive overhaul) akuntansi konvensional untuk menjadi akuntansi syariah. Ia berpandangan bahwa akuntansi konvensional gagal mencapai tujuan sosial ekonomi dalam Islam. Tujuan sosial ekonomi dalam Islam menjadi landasan dalam setiap figh/aturan Islam yang berkaitan dengan isu ekonomi karena permasalahan ekonomi saat ini sangat rumit sementara beberapa di antaranya tidak diatur secara langsung oleh prinsip syariah. Sebagai contoh permasalahan pasar modal tidak diatur secara langsung oleh prinsip syariah tetapi substansi masalahnya dapat diputuskan oleh prinsip syariah yang berlandaskan tujuan sosial ekonomi dalam Islam. Contoh lain adalah masalah zakat penghasilan. Meskipun zakat penghasilan tidak diatur secara langsung dalam prinsip syariah, tetapi karena sesuai dengan tujuan sosial ekonomi dalam Islam, hampir semua pemikir dapat menerimanya dan bahkan telah dilaksanakan dalam beberapa masyarakat Islam.

Perubahan yang kecil {slight changes) diragukan bisa mencapai tujuan sosial ekonomi Islam baik dalam level mikro maupun makro. Ibrahim (2000) dalam Yaya (2001) berpendapat bahwa dalam level mikro, teknik akuntansi seperti penganggaran, varians, dan pengukuran kinerja telah memisahkan antara akuntabilitas dan akuntansi yang membawa konsekuensi sosial dan manusia yang negatif. Dalam level makro telah menjadi alat yang efektif untuk tujuan eksploitasi perusahaan multinasional, privatisasi, pengangguran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu Yaya (2001) berpandangan perlu dilakukan perubahan yang mendasar dalam akuntansi konvensional untuk mencapai tujuan sosial ekonomi. Meskipun demikian Yaya (2002) berargumen bahwa perkembangan pelaporan akuntansi barat dapat dipertimbangkan sebagai sarana pelaporan akuntansi Islam masa depan. Hal ini disebabkan perkembangan tersebut sejalan dengan pemikiran akuntansi Islami yang memandang organisasi tidak hanya terlibat dalam peristiwa ekonomi namun juga peristiwa sosial dan lingkungan seperti penggunaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang disediakan oleh masyarakat dan lingkungan.

Berkaitan dengan tujuan akuntansi syariah, Haniffa dan Hudaib dalam A Conceptual Framework For Islamic Accounting: The Syariah Paradigm (2001) merumuskannya untuk membantu keadilan sosial dan ekonomi serta mengakui pemenuhan kewajiban kepada stakeholders, sosial, dan Tuhan. Pendapat tentang pentingnya keadilan ini berdasar nucleus Al Qur’an Surat Al-Hadiid ayat 24:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan Neraca (Keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (Q. S. Al Hadiid: 24)

Sedangkan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban (akuntabilitas) dapat dilihat konsep kepemilikan dalam Islam pada Surat Thaha ayat 6:

Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah (Q. S. Thaha: 6)
Mohammad R. Taheri dalam artikelnya yang berjudul The Basic Principles of Islamic Economy and Their Effects on Accounting Standars Settings (2000) berpendapat bahwa kebijakan akuntansi untuk akuntansi model Islami akan lebih berorientasi nilai (value-oriented). Hal ini didasarkan adanya tiga komponen dasar dalam ekonomi Islam yaitu prinsip multi kepemilikan dalam Islam, prinsip kebebasan ekonomi dengan batasan yang ditentukan, dan prinsip keadilan sosial. Berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka laporan keuangan harus ditujukan untuk memenuhi kepentingan negara, manajemen dan masyarakat.

Sementara Harahap (2001) mengusulkan Struktur Teori Konseptual Akuntansi Islam yang memuat tujuan akuntansi syariah. Tujuan tersebut yaitu tujuan muamalah (Amar Ma’ruf Nahi Munkar, keadilan dan kebenaran), maslahat sosial, kerjasama, menghapus riba, mendorong zakat, dan menghindari riba. Senada dengan pendapat tersebut, Hameed (2000a) menekankan pentingnya tujuan akuntasi syariah untuk memberikan informasi bagi perhitungan zakat, pelaksanaan keadilan, dan melaporkan kegiatan yang bertentangan dengan syariah. Tujuan-tujuan perlu dilaksanakan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban baik kepada direct stakeholders maupun indirect stakeholders. Sedangkan Khan (1994) menyatakan bahwa tujuan informasi akuntansi untuk bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena dua alasan yaitu: (1) bank syariah berhubungan dengan kerangka syariah sehingga konsep transaksinya berbeda dengan bank konvensional (2) pengguna informasi yang dihasilkan bank syariah mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan pengguna informasi bank konvensional. Pengguna informasi bank syariah menurut Khan (1994) tidak hanya direct stakeholders saja seperti shareholders, investor, Dewan Pengawas Syariah, bank sentral, pemerintah, namun juga indirect stakeholders seperti general public, non-muslim observers , peneliti, dan karyawan. Oleh karena itu informasi yang diungkapkan tidak hanya untuk direct stakeholders seperti informasi yang membantu mengevaluasi kemampuan menjaga aset, memelihara likuiditas, penggunaan sumber daya yang profitable dan kepatuhan terhadap syariah namun juga informasi pertanggungjawaban kepada karyawan, customers, masyarakat, dan lingkungan.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi syariah dalam wacana filosofis-teoritis yaitu lebih menekankan pada pemenuhan akuntabilitas. Hal inilah yang membedakan dengan akuntansi konvensional yang lebih menekankan pada pemberian informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan akuntansi syariah tersebut akan mendasari teori-teori akuntansi syariah termasuk dalam hal pengungkapan pelaporan keuangan. Berdasarkan paradigma akuntansi syariah di atas maka Ratmono (2004) menyusun formula pengungkapan pelaporan keuangan minimum bank syariah berdasar pendapat Baydoun and Willet (1994, 2000), Gambling and Karim (!991),Hameed (2000a, 2000b, 2000c, 2003), Haniffa and Hudaib (2001), Harahap (1997, 2001, 2002), Khan (1994), Taheri (2001), Triyuwono (2001), Yaya (2002), dan Rahman (2000). Dari formula tersebut nampak bahwa sangat ditekankan pengungkapan Islamic values untuk tujuan akuntabilitas yang tidak hanya terbatas pada ukuran keuangan dan berorientasi direct stakeholders. Wallahua’lam.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI, 1998. Accounting and Auditing Standars for Islamic Financial Institutions.

AAOIFI
Bahrain

Al Qur’an. 1986. Terjemahan Departemen Agama. Jakarta: Departemen Agama

Baydoun, N and R. Willet.

1994. Islamic Accounting Theory. The AAANZ Annnual Conference

Baydoun, N. and Willet. R.. 2000. Islamic Corporate Reports. ABACUS, Vol 36, No I.

Belkaoui, Ahmed Riahi, 2001.

Teori Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Gambling, Trevor dan Rifaat Abdel Karim.

199., Bussines and Accounting Ethics in Islam. London: Mansell

Ghozali, Imam. 2002.

Metodologi Ekonomi Islam. Makalah Seminar Ekonomi Islam KSEI UniversitasNegeri Semarang

Hameed, Shahul bin Hj.

Muhamed Ibrahim. 2000a. From Conventional Accounting to Islamic Accounting,
Review of the Development Western Accounting Theory and Its Implication and Differences in the
Development of Islamic Accounting, www. islamic_ accounting, com.
Hameed, Shahul bin Hj. Muhamed Ibrahim. 2000b. The Need for Fundamental Research in Islamic Accounting.www. islamic_ accounting, com.
Hameed, Shahul bin Hj. Muhamed Ibrahim. 2000c. A Review of Income and Value Measurement Concepts in
Conventional Accounting Theory and Their Relevance to Islamic Accountin., http://www.islamic_accounting, com.
Hameed, Shahul bin Hj. Muhamed Ibrahim. 2000d. Nurtured by “Kufr”: The Western Philosophical Assumptions Underlying Conventional (Anglo-american) Accounting. International Journal of Islamic Financial Services Vol. 2 No. 2
Hameed, Shahul bin Hj. Muhamed Ibrahim. 2003. Islamic Accounting, A New Push. Akauntan Nasional :Januari/Februari 2003

Haniffa, Ross dan Hudaib, 2001. A Conceptual Framework for Islamic Accounting: The Shariah Paradigm. www. islamic_ accounting, com

Harahap, Sofyan Safri. 1997. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara
Harahap, Sofyan Safri. 2001. Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam. Jakarta: Penerbit Quantum Harahap, Sofyan Safri. 2002.The Disclosure of Islamic Values-The Analysis of Bank Muamalat’s Indonesia Annual Report. Makalah Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh P3EI FE UII, 13-14 Maret 2002

Hendriksen, Eldon S dan Michael Van Breda. 1991. Accounting Theory. Illinois:lrwin -Mac Graw Hill,. IAI. 2002. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah., Jakarta: IAI IAI. 2002. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: IAI Khan, Muhammad Akram. 1994. Accounting Issues and Concepts for Islamic Banking. London: The Institute of Islamic banking and Insurance

Rahman, Shadia. 2000. Islamic Accounting Standards, www. islamic_ accounting, com Taheri,

Ratmono, Dwi. 2004. Pengungkapan Islamic Values dalam Pelaporan Bank Syariah menurut Paradigma Akuntansi Syariah Filosofis-Teoritis dan PSAK 59.

Disajikan pada Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II di Universitas Brawijaya Malang.

Mohammad.R, 2000, The Basic Principles of Islamic Economy and Their Effects on Accounting Standards-Setting, www. islamic_ accounting, com

Triyuwono, Iwan. 2000a.

Organisasi dan Akuntansi Syari ‘ah. Yogyakarta: LKiS
Triyuwono. Iwan, 2000b. Akuntansi Syariah: Paradigma Baru dalam Wacana Akuntansi. makalah Seminar Nasional Ekonomi Islam Kelompok Studi Ekonomi Islam Universitas Diponegoro 11-13 Mei 2000
Triyuwono, Iwan. 2001. Metafora Zakat dan Shariah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syariah. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Volume 5 No. 2 Desember 2001 Triyuwono, Iwan. 2002a. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi
Syari’ah. Makalah Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 13-14 Maret 2002

[1] Dosen Akuntansi Syariah FE UII Yogyakarta & Staff Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE UII.
[2] Praktisi Perbankan Syariah & Peneliti Economic Sharia Reserch Center of Indonesia (ESRCI) Yogyakarta.

 


 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: